 |
| Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT). |
Mataram (postkotantb.com)- Lama bergulir, Wakil Rektor (Warek) I Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) yang sempat dinonaktifkan akhirnya diberhentikan. Hal ini ditandai Surat Keputusan (SK) Ditlitbang PP Muhammadiyah nomor 0106/KEP/I.3/D/2025, Tanggal 17 Maret 2025.
Ketua Gumi Paer Lombok, Lalu Junaidin, merespon penerbitan SK Ditlitbang PP Muhammadiyah tersebut. Ia menilai bahwa SK tersebut janggal dan tidak sesuai substansi yang dituduhkan oleh UMMAT.
Sehingga kuat dugaan pemberhentian Warek I dari jabatannya merupakan bagian dari rekayasa yang berlandaskan kepentingan para petinggi UMMAT.
"Pemberhentian Warek I dengan dalih pelanggaran kode etik dan pencemaran nama baik lembaga atau persyarikatan, tidak sesuai dengan sangkaan sebelumnya," timpal pria yang juga sebagai keluarga Warek I, Sabtu (19/04/2025).
Dalam rapat senat pada awal bulan Januari lalu, ulas Junaidi, pihak Kampus UMMAT jelas-jelas menyebut Warek I diduga telah melakukan pelecehan seksual dan rektor sampai membentuk tim investigasi.
Namun ternyata dalam SK PP Muhammadiyah, tidak diuraikan hasil investigasi tim yang dibentuk rektor terhadap kasus dugaan pelecehan seksual. SK tersebut hanya berdasarkan SK Rektor UMMAT nomor 39/ KEP/II.3.AU/D/III/ 2025 dengan dalih yang sama.
"Ini yang kami sebagai pihak keluarga tidak terima, karena alasan pemberhentiannya jauh panggang dari api. Pemberitaan media massa terkait Warek I atas dugaan itu sudah menyebar," ketusnya.
"SK ini kian membuat nama keluarga besar rusak. Apalagi Warek I merupakan putra terbaik Lombok, sehingga dapat memicu konflik horizontal," tegasnya.
Dalam waktu dekat, Junaidi bersama keluarga besar Lombok Timur akan menggedor kantor DPRD Provinsi NTB, Gubernur NTB dan APH dalam hal ini Polda NTB. Tujuannya meminta agar pihak-pihak tersebut segera memanggil Rektor UMMAT untuk mempertanyakan hasil Investigasi Tim yang dibentuknya.
Ia juga mendesak agar Gubernur NTB segera membentuk tim investigasi independen dalam rangka menilisik lebih jauh terkait kasus tersebut sembari meminta agar PP Muhammadiyah untuk menonaktifkan sementara Rektor UMMAT.
"Supaya lebih membuka ruang tim investigasi independent untuk bekerja dan jauh dari intervensi rektor," tandasnya.(RIN)
0 Komentar