Pemerintah provinsi NTB merencanakan peleburan DP3AP2KB.
Merespon persoal ini Ketua Eksekutif wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) NTB Arif Haryadi menyatakan menolak rencana peleburan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang direncanakan pemerintah provinsi NTB.
"rencena peleburan DP3AP2KB harus di tolak oleh seluruh pihak, pasalnya persoalan perempuan dan anak di NTB begitu banyak dari pelecehan seksual, pemerkosaan, pernikahan dini, sampai ke kasus KDRT yang kian hari kian marak terjadi di NTB.
Arif mengatakan, bahwa data menunjukan angka perkawinan anak di NTB meningkat dari 16,23 persen pada tahun 2022 menjadi 17,32 persen pada tahun 2023, jauh di atas rata-rata nasional yang menurun menjadi 6,92 persen pada tahun 2023. Selain itu, pada tahun 2022, tercatat 1.022 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan 672 kasus di antaranya melibatkan anak-anak.
Data ini menunjukkan, bahwa permasalahan perempuan dananak di NTB masih sangat serius, sehingga diperlukan kefokusan peran DP3AP2KB bukan malah ingin meleburkan perannya.
DP3AP2KB memiliki peran strategis dan ke fokusan dalam mengawal sampai menurunkan angka kekerasan seksual di NTB, rencena peleburan bukan solusi untuk mengatasi kekerasan seksual...
Arif Haryadi menambahkan agar pemprov nbt membatalkan rencena peleburan DP3AP2KB ke OPD lain. (**)
0 Komentar