Mataram, (postkotantb.com) – Rencana Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, untuk melebur Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak NTB dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain menuai kritik tajam Aktivis Perempuan NTB, Mahmuda Kalla: Peleburan Dinas Perlindungan Bukan Solusi, Tapi Kemunduran!!
aktivis perempuan terkemuka di NTB, Mahmudah Kalla. Menurut Mahmudah yang biasa di pangil Uda, langkah tersebut bukan hanya tidak tepat, tetapi juga menunjukkan ketidakpahaman terhadap akar persoalan perlindungan perempuan dan anak di daerah ini.
Dalam keterangannya kepada media ini Jumat (25/04/2025) Mahmudah Kalla menegaskan, bahwa alasan yang disampaikan Gubernur—yakni tidak maksimalnya kinerja Dinas Perlindungan yang ditunjukkan oleh masih tingginya angka pernikahan dini dan kasus kekerasan seksual—adalah penilaian yang keliru dan terlalu simplistik.
“Masalahnya bukan pada keberadaan dinasnya, tapi pada siapa yang memimpin dan bagaimana kapasitas SDM di dalamnya dibangun. Selama ini yang terjadi justru banyak pejabat di dinas tersebut terkesan hanya ditempatkan karena ‘buangan’, bukan karena kompetensinya dalam isu perlindungan perempuan dan anak,” tegas Mahmudah.
Mahmudah menyebut bahwa indikator keberhasilan kerja Dinas Perlindungan tidak bisa hanya dilihat dari statistik semata tanpa menggali lebih dalam soal peran struktural pemerintah dalam menguatkan lembaga tersebut. “Gubernur seharusnya menempatkan orang-orang yang benar-benar punya rekam jejak dalam perjuangan kesetaraan gender, bukan justru mengorbankan lembaga penting dan yang sangat vital ini karena dinilai tidak efektif.”
Ia juga menyoroti minimnya peningkatan kapasitas SDM di dalam dinas tersebut. “Sudah saatnya ada investasi serius dalam peningkatan kapasitas, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan bagi SDM dinas ini. Kalau orang-orangnya tidak punya latar belakang dan kepedulian terhadap isu gender, bagaimana mungkin mereka bisa bekerja maksimal?”
Mahmudahh mengingatkan bahwa peleburan dinas justru bisa semakin memperburuk keadaan. Ia menyebut, “Kalau dinas ini dilebur, artinya kita kehilangan fokus kita kehilangan rumah besar. Isu perempuan dan anak adalah isu khusus yang tidak bisa ditangani secara serampangan atau sekadar disisipkan di dinas lain yang tugasnya sudah berat.”
Ia juga menyatakan bahwa langkah Gubernur Iqbal justru menunjukkan kurangnya komitmen dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di NTB. Mahmudah kalla menyerukan agar rencana peleburan ini segera ditinjau ulang dan sebaliknya, pemerintah provinsi diminta untuk melakukan reformasi struktural di tubuh Dinas Perlindungan dengan menempatkan SDM yang profesional, progresif, dan memiliki keberpihakan terhadap kelompok rentan.
“Yang kita butuhkan bukan peleburan, tapi penguatan. Jangan sampai NTB mundur dalam perjuangan keadilan gender hanya karena salah mendiagnosa masalah,” tutup Mahmudah. (red)
0 Komentar