Pengurus Provinsi 'Walk Out' dari Muskab PMI Lombok Barat

Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTB dalam hal ini diwakili Hamdan Kasim (HK) bersama rekannya memilih Walk Out, karena menganggap syarat kepesertaan Musyawarah Kabupaten (Muskab) XIV PMI Kabupaten Lombok Barat di Hotel Jayakarta, Minggu (23/03/2025) belum Klir.

Lombok Barat (postkotantb.com) - Musyawarah Kabupaten (Muskab) XIV Palang Merah Indonesia (PMI) Lombok Barat yang digelar di Hotel Jayakarta, Minggu (23/03/2025) tidak berjalan mulus.

Sebab para pengurus ranting yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) tahun 2019 sampai 2024, selaku pemilik hak suara dalam pemilihan Ketua PMI Lombok Barat yang baru, keberatan karena tidak masuk dalam daftar kepersertaan.

Hal ini membuat pengurus PMI Provinsi NTB yang dalam hal ini diwakili Hamdan Kasim bersama rekannya, tidak melanjutkan untuk mengikuti sidang dan memilih Walk Out dari ruang Muskab.

"Intinya pengurus provinsi tidak berani melanjutkan ke tahap sidang," ungkap HK, sapaan akrab Hamdan Kasim.

Menurut aturan organisasi, keterlibatan para pengurus ranting, merupakan syarat yang prinsipal dalam pemilihan ketua yang baru. Tidak dilibatkan pengurus lama, menimbulkan persoalan yang seharusnya segera ditindaklanjuti.

"Kan tadi kita dengar sendiri, banyak (pengurus ranting,red) yang komplain. Jika sidang dipaksakan tanpa keterlibatan pengurus provinsi, maka itu cacat hukum," tegasnya.

Karenanya, ia meminta pengurus PMI Kabupaten Lombok Barat secepatnya menyelesaikan persoalan tersebut dengan para pengurus ranting dan hasilnya dilaporkan ke pengurus PMI Provinsi NTB.

"Setelah itu, provinsi akan menilai dan memutuskan apakah Muskab dapat dilanjutkan atau tidak," jelasnya.(RIN)