 |
| Ilustrasi. |
Lombok Barat (postkotantb.com)- Ketua LSM Waktu Indonesia Bergerak (WIB), Erwin, mengaku kecewa terkait dengan pengusulan sejumlah nama hasil seleksi terbuka jabatan tinggi pratama Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 Nomor: 11-PANSEL-JPTP/VIII/2024.
Hal ini menurutnya disebabkan pengusulan nama-nama yang akan mengisi jabatan di sejumlah dinas, diduga kental dengan sarat dengan kepentingan politik dan konspirasi internal yang dilakukan Pj Bupati Lombok Barat.
"Bagaimana tidak, untuk usulan pelantikan hasil seleksi terbuka ini ke kemendagri, diusulkan setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun salah satu calon Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Baiq Puji Qadarni. Artinya, beliau diusulkan, tapi tidak dilantik, Ini kan ada apa? Malah akan menimbulkan konflik baru di tatanan birokrasi Lombok Barat,"singgung Erwin, diwawancarai, Kamis (02/01/2025).
Di sisi lain, dirinya merasa kecewa lantaran menduga ada intervensi Bupati terpilih, padahal belum memiliki hak dan kewenangan. Dugaan itu, kata Erwin, didasari pengakuan Pj Bupati Lombok Barat beberapa waktu lalu.
"Jadi saya sangat Kecewa mendengar Pj. Bupati diduga mengakui kalau dirinya diintervensi, kami meminta untuk dilakukan pansel ulang," tuntut Erwin.
Jika pansel kembali diulang, tambah Erwin, maka tim seleksi akan bekerja profesional dan jauh dari intervensi politik. Ketegasan senada pun disampaikan Ketua Forum Pemerhati Birokrasi Lombok Barat, Daud A Gerung.
Semestinya, usulan ini dikonsultasikan dulu dengan timsel sebelum dilanjutkan. Namun tetap dibiarkan. Ia mengancam akan melakukan gugatan secara keperdataan di PTUN.
"Selain Baiq Puji Qadarni, ada pula Lalu Tajuddin yang diusulkan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja yang cacat secara moralitas. ia tidak menujukan sikap Keteladanan sebagai pejabat publik. Kasusnya sedang berproses di polres, digugat oleh anaknya karena ditelantarkan dan menggugat cerai istrinya," timpalnya.(RIN)
Hal ini menurutnya disebabkan pengusulan nama-nama yang akan mengisi jabatan di sejumlah dinas, diduga kental dengan sarat dengan kepentingan politik dan konspirasi internal yang dilakukan Pj Bupati Lombok Barat.
"Bagaimana tidak, untuk usulan pelantikan hasil seleksi terbuka ini ke kemendagri, diusulkan setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun salah satu calon Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Baiq Puji Qadarni. Artinya, beliau diusulkan, tapi tidak dilantik, Ini kan ada apa? Malah akan menimbulkan konflik baru di tatanan birokrasi Lombok Barat,"singgung Erwin, diwawancarai, Kamis (02/01/2025).
Di sisi lain, dirinya merasa kecewa lantaran menduga ada intervensi Bupati terpilih, padahal belum memiliki hak dan kewenangan. Dugaan itu, kata Erwin, didasari pengakuan Pj Bupati Lombok Barat beberapa waktu lalu.
"Jadi saya sangat Kecewa mendengar Pj. Bupati diduga mengakui kalau dirinya diintervensi, kami meminta untuk dilakukan pansel ulang," tuntut Erwin.
Jika pansel kembali diulang, tambah Erwin, maka tim seleksi akan bekerja profesional dan jauh dari intervensi politik. Ketegasan senada pun disampaikan Ketua Forum Pemerhati Birokrasi Lombok Barat, Daud A Gerung.
Semestinya, usulan ini dikonsultasikan dulu dengan timsel sebelum dilanjutkan. Namun tetap dibiarkan. Ia mengancam akan melakukan gugatan secara keperdataan di PTUN.
"Selain Baiq Puji Qadarni, ada pula Lalu Tajuddin yang diusulkan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja yang cacat secara moralitas. ia tidak menujukan sikap Keteladanan sebagai pejabat publik. Kasusnya sedang berproses di polres, digugat oleh anaknya karena ditelantarkan dan menggugat cerai istrinya," timpalnya.(RIN)
0 Komentar