 |
| Gedung Kantor Bupati Lombok Barat. |
Lombok Barat (postkotantb.com)- Senin pekan depan, sekitar 250 orang akan menggelar aksi di depan Kantor Bupati Lombok Barat. Aksi ini sebagai wujud dari kekecewaan atas keputusan non job terhadap Zainuri, dari jabatannya sebagai Sekretaris Camat (Sekcam) Kuripan.
"Aksi ini murni ingin membuat Pj Bupati Lombok Barat dan pejabatnya tersadar atas kesalahan kebijakan non job. Jangan sampai gagal paham. Saya ini Golongan III B, didepak jadi staf biasa di Disnaker," ungkap mantan Sekcam Kuripan, Zainuri, di kediamannya, Jumat (17/01/2025) malam.
Badan Kepegawaian Daerah- Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Lombok Barat sebelumnya mengeluarkan SK non job terhadap dirinya dengan dalih keterlambatan pengembalian aset daerah berupa mobil dan sepeda motor.
Hal tersebut menurutnya, tidak sebanding dengan beberapa kasus dugaan penggelapan aset daerah yang melibatkan sejumlah pejabat Lombok Barat. Diantaranya kasus tanah pemda di Senteluk seluas 20 are.
"Sampai sekarang Itu masih diproses di kejaksaan," timpalnya.
Kemudian di Jempong 1,3 hektare dan Labuapi 44 are serta 80 are, tepatnya di dekat Kantor Dinas Pertanian Lombok Barat yang kini, kata Zainuri, sudah dijual ke Samuki dengan harga miliaran rupiah.
"Bahkan 2014 silam, ada oknum pegawai yang terlibat kasus dugaan pemalsuan SK pengangkatan PNS nya, dibiarkan begitu saja. Disebabkan masih masuk keluarga IPDN serta masih kerabat dari mantan pejabat Lombok Barat," timpalnya.
Terpisah, Ketua Forum Pemerhati Birokrasi, Daud Gerung menyesalkan sikap Pemkab Lombok Barat. Ia mengklaim, keputusan non job terhadap Zainuri sebagai bentuk arogansi Pemkab Lombok Barat.
"Mantan Sekcam ini dizolimi," tegasnya.
Selain non job sepihak mantan Sekcam, lanjut Daud Gerung, dirinya juga menyoroti adanya kejanggalan, soal usulan hasil seleksi terbuka jabatan tinggi pratama. Yang di mana dilaksanakan tanpa menunggu pelantikan bupati definitif.
"Kesannya dipaksakan sekali dan sangat tendensius. Sampai Pj Bupati Lombok Barat mengutus Pj Sekda dan BKD-PSDM untuk mengurus izin pelantikannya ke Kemendagri, dari tanggal 14 sampai 16 kemarin," bebernya.
Selain itu, ia menyinggung pula soal nama-nama yang akan diusulkan pada hasil seleksi pejabat tinggi pratama. Menurutnya, sejumlah nama tersebut tercatat masih terlibat sejumlah kasus yang serius.
"Kasus mantan Sekcam Kuripan Ini salah satu contoh kasus dugaan konspirasi dan menunjukan, jangan-jangan Pj Bupati Lombok Barat hanya ingin mengamankan diri," sindirnya.
Sehingga pihaknya berkomitmen akan terus mengawal aksi ratusan masa tersebut hingga kasus tersebut tuntas dan mantan Sekcam, mendapat keadilan.
"Aksi ratusan pada pekan depan sebagai bentuk teguran agar ke depannya Pemkab, janganlah pilih kasih kalau menata birokrasi di Lombok Barat," tandasnya.(RIN)
"Aksi ini murni ingin membuat Pj Bupati Lombok Barat dan pejabatnya tersadar atas kesalahan kebijakan non job. Jangan sampai gagal paham. Saya ini Golongan III B, didepak jadi staf biasa di Disnaker," ungkap mantan Sekcam Kuripan, Zainuri, di kediamannya, Jumat (17/01/2025) malam.
Badan Kepegawaian Daerah- Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Lombok Barat sebelumnya mengeluarkan SK non job terhadap dirinya dengan dalih keterlambatan pengembalian aset daerah berupa mobil dan sepeda motor.
Hal tersebut menurutnya, tidak sebanding dengan beberapa kasus dugaan penggelapan aset daerah yang melibatkan sejumlah pejabat Lombok Barat. Diantaranya kasus tanah pemda di Senteluk seluas 20 are.
"Sampai sekarang Itu masih diproses di kejaksaan," timpalnya.
Kemudian di Jempong 1,3 hektare dan Labuapi 44 are serta 80 are, tepatnya di dekat Kantor Dinas Pertanian Lombok Barat yang kini, kata Zainuri, sudah dijual ke Samuki dengan harga miliaran rupiah.
"Bahkan 2014 silam, ada oknum pegawai yang terlibat kasus dugaan pemalsuan SK pengangkatan PNS nya, dibiarkan begitu saja. Disebabkan masih masuk keluarga IPDN serta masih kerabat dari mantan pejabat Lombok Barat," timpalnya.
Terpisah, Ketua Forum Pemerhati Birokrasi, Daud Gerung menyesalkan sikap Pemkab Lombok Barat. Ia mengklaim, keputusan non job terhadap Zainuri sebagai bentuk arogansi Pemkab Lombok Barat.
"Mantan Sekcam ini dizolimi," tegasnya.
Selain non job sepihak mantan Sekcam, lanjut Daud Gerung, dirinya juga menyoroti adanya kejanggalan, soal usulan hasil seleksi terbuka jabatan tinggi pratama. Yang di mana dilaksanakan tanpa menunggu pelantikan bupati definitif.
"Kesannya dipaksakan sekali dan sangat tendensius. Sampai Pj Bupati Lombok Barat mengutus Pj Sekda dan BKD-PSDM untuk mengurus izin pelantikannya ke Kemendagri, dari tanggal 14 sampai 16 kemarin," bebernya.
Selain itu, ia menyinggung pula soal nama-nama yang akan diusulkan pada hasil seleksi pejabat tinggi pratama. Menurutnya, sejumlah nama tersebut tercatat masih terlibat sejumlah kasus yang serius.
"Kasus mantan Sekcam Kuripan Ini salah satu contoh kasus dugaan konspirasi dan menunjukan, jangan-jangan Pj Bupati Lombok Barat hanya ingin mengamankan diri," sindirnya.
Sehingga pihaknya berkomitmen akan terus mengawal aksi ratusan masa tersebut hingga kasus tersebut tuntas dan mantan Sekcam, mendapat keadilan.
"Aksi ratusan pada pekan depan sebagai bentuk teguran agar ke depannya Pemkab, janganlah pilih kasih kalau menata birokrasi di Lombok Barat," tandasnya.(RIN)
0 Komentar