 |
| Pj Bupati Lombok Barat, H Ilham. |
Lombok Barat (postkotantb.com) - Setelah dikritik Ketua Waktu Indonesia Bergerak (WIB), Erwin, polemik pengusulan sejumlah nama hasil seleksi terbuka jabatan tinggi pratama Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024, juga memancing reaksi para tokoh muda lainnya.
Salah satunya Ketua PPDI Lombok Barat, Ramli Ahmad. Diwawancarai, Kamis (02/01/2025), Ramli mengaku menyayangkan sikap Pj Bupati Lombok Barat. Terlebih lagi kondisi daerah tengah dalam masa transisi pasca Pilkada 2024.
"Mestinya Pj Bupati menjaga kondusifitas pasca Pilkada. Bukan malah memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat,"
Ia mengingatkan agar Pj Bupati Lombok Barat, tidak menjual nama bupati terpilih dalam hal pengusulan sejumlah nama hasil seleksi terbuka.
"Apalagi beliau mengklaim dirinya diminta oleh Bupati terpilih terkait usulan ini dan diminta untuk melakukan evaluasi pergeseran sejumlah kepala OPD. Janganlah membawa-bawa nama Bupati terpilih, sebab belum sah secara hukum, belum dilantik," kritiknya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Pemuda Lombok Barat, Haetami mengancam akan mengambil langkah-langkah tegas, jika Pj. Bupati Lombok Barat tetap abai atas kritikan para pemuda.
“Nanti kami akan melaporkan bersurat ke Kemendagri maupun KASN. Kami jg akan meminta Komisi III DPR RI untuk mengevaluasi Pj. Bupati Lombok Barat. Nanti kita proses.” Tegasnya.
Pihaknya juga akan menggelar aksi unjuk rasa di Kemendagri dan Pemda Lobar jika Pj. Bupati Lombok Barat tetap melanjutkan rencana-rencana konspirasinya tersebut.(RIN)
Salah satunya Ketua PPDI Lombok Barat, Ramli Ahmad. Diwawancarai, Kamis (02/01/2025), Ramli mengaku menyayangkan sikap Pj Bupati Lombok Barat. Terlebih lagi kondisi daerah tengah dalam masa transisi pasca Pilkada 2024.
"Mestinya Pj Bupati menjaga kondusifitas pasca Pilkada. Bukan malah memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat,"
Ia mengingatkan agar Pj Bupati Lombok Barat, tidak menjual nama bupati terpilih dalam hal pengusulan sejumlah nama hasil seleksi terbuka.
"Apalagi beliau mengklaim dirinya diminta oleh Bupati terpilih terkait usulan ini dan diminta untuk melakukan evaluasi pergeseran sejumlah kepala OPD. Janganlah membawa-bawa nama Bupati terpilih, sebab belum sah secara hukum, belum dilantik," kritiknya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Pemuda Lombok Barat, Haetami mengancam akan mengambil langkah-langkah tegas, jika Pj. Bupati Lombok Barat tetap abai atas kritikan para pemuda.
“Nanti kami akan melaporkan bersurat ke Kemendagri maupun KASN. Kami jg akan meminta Komisi III DPR RI untuk mengevaluasi Pj. Bupati Lombok Barat. Nanti kita proses.” Tegasnya.
Pihaknya juga akan menggelar aksi unjuk rasa di Kemendagri dan Pemda Lobar jika Pj. Bupati Lombok Barat tetap melanjutkan rencana-rencana konspirasinya tersebut.(RIN)
0 Komentar