 |
| Dalam orasinya di Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (20/01/2025), Daud Gerung sebagai orator menyuarakan keadilan terhadap Eks Sekcam Kuripan, Zainuri. |
Lombok Barat (Postkotantb.com)- Persoalan non job mantan (Eks) Sekretaris Camat (Sekcam) Kuripan, Zainuri, memantik aksi massa di Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (20/01/2025).
Dalam aksinya, massa menuntut keadilan terhadap SK non job Eks Sekcam Kuripan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah- Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Lombok Barat.
"Kami menuntut keadilan kepada Pj Bupati Lombok Barat atas kebijakan non job sepihak terhadap mantan Sekcam," tegas Daud Gerung, selaku orator aksi.
Tuntutan ini menurutnya sangat mendasar. SK non job meninggalkan kesan tebang pilih dan arogan disebabkan dalih keterlambatan pengembalian aset daerah berupa mobil dan sepeda motor.
"Beberapa kasus yang sudah mencuat sebelumnya malah diabaikan. Termasuk masalah aset di Jempong, Labuapi, Senteluk. Mantan Sekcam ini dizalimi," singgung Daud.
Dalam orasinya, ia juga menyinggung adanya kejanggalan, soal usulan hasil seleksi terbuka jabatan tinggi pratama. Yang di mana dilaksanakan tanpa menunggu pelantikan bupati definitif.
Ia pun menyebut nama-nama yang akan diusulkan pada hasil seleksi pejabat tinggi pratama. Ia menilai, sejumlah nama tersebut tercatat masih terlibat kasus yang serius.
"Kasus mantan Sekcam Kuripan Ini salah satu contoh kasus dugaan konspirasi dan menunjukan, jangan-jangan Pj Bupati Lombok Barat hanya ingin mengamankan diri sendiri," timpalnya.
Pada saat yang sama, mantan Sekcam Zainuri mengaku, aksi demo di kantor Bupati Lombok Barat sebagai bagian dari kekecewaan masyarakat, terhadap kebijakan non job tersebut.
"Aksi ini murni ingin membuat Pj Bupati Lombok Barat dan pejabatnya tersadar atas kesalahan kebijakan non job. Jangan sampai gagal paham. Saya ini Golongan III B, didepak jadi staf biasa di Disnaker," tandasnya.
Ditemui awak media di acara pelantikan Kepala Desa Golong, Pj Bupati Lombok Barat, H Ilham, tidak ingin berkomentar banyak terkait demo persoalan non job Eks sekcam serta tuntutan massa aksi.(RIN)
Dalam aksinya, massa menuntut keadilan terhadap SK non job Eks Sekcam Kuripan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah- Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Lombok Barat.
"Kami menuntut keadilan kepada Pj Bupati Lombok Barat atas kebijakan non job sepihak terhadap mantan Sekcam," tegas Daud Gerung, selaku orator aksi.
Tuntutan ini menurutnya sangat mendasar. SK non job meninggalkan kesan tebang pilih dan arogan disebabkan dalih keterlambatan pengembalian aset daerah berupa mobil dan sepeda motor.
"Beberapa kasus yang sudah mencuat sebelumnya malah diabaikan. Termasuk masalah aset di Jempong, Labuapi, Senteluk. Mantan Sekcam ini dizalimi," singgung Daud.
Dalam orasinya, ia juga menyinggung adanya kejanggalan, soal usulan hasil seleksi terbuka jabatan tinggi pratama. Yang di mana dilaksanakan tanpa menunggu pelantikan bupati definitif.
Ia pun menyebut nama-nama yang akan diusulkan pada hasil seleksi pejabat tinggi pratama. Ia menilai, sejumlah nama tersebut tercatat masih terlibat kasus yang serius.
"Kasus mantan Sekcam Kuripan Ini salah satu contoh kasus dugaan konspirasi dan menunjukan, jangan-jangan Pj Bupati Lombok Barat hanya ingin mengamankan diri sendiri," timpalnya.
Pada saat yang sama, mantan Sekcam Zainuri mengaku, aksi demo di kantor Bupati Lombok Barat sebagai bagian dari kekecewaan masyarakat, terhadap kebijakan non job tersebut.
"Aksi ini murni ingin membuat Pj Bupati Lombok Barat dan pejabatnya tersadar atas kesalahan kebijakan non job. Jangan sampai gagal paham. Saya ini Golongan III B, didepak jadi staf biasa di Disnaker," tandasnya.
Ditemui awak media di acara pelantikan Kepala Desa Golong, Pj Bupati Lombok Barat, H Ilham, tidak ingin berkomentar banyak terkait demo persoalan non job Eks sekcam serta tuntutan massa aksi.(RIN)
0 Komentar