Mataram (postkotantb.com)- Ketua Majelis Adat Sasak Lalu Sajim Sastrawan, mengaku tidak mendapatkan undangan resmi dalam agenda kunjungan kerja (Kunker) Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon.
Pengakuan ini disampaikan setelah salah satu aktivis Hindu keberatan, budayawan serta Puri Cakranegara tidak diundang pada agenda kunker menteri tersebut.
"Terus terang kami juga tidak mendapatkan undangan resmi," keluh Mamiq Sajim, sapaannya, saat dikonfirmasi Jumat kemarin.
Kendati demikian, dirinya tidak ingin suudzon yang berlebihan. Karena pada Jumat pekan kemarin, Majelis Adat Sasak sempat dilibatkan dalam workshop dan juga diskusi ilmiah untuk membahas rencana pendirian Dinas Kebudayaan.
Dirinya juga sempat dihubungi via handphone oleh salah satu rekannya dari Dewan Kebudayaan untuk membahas terkait adanya rencana kunker Menbud Fadli Zon ke Pulau Lombok, dan mengajak para tokoh adat dan budaya untuk berdiskusi di Taman Budaya, Kota Mataram.
Namun sayang, keesokan hari kondisi kesehatannya terganggu. Sehingga sampai saat ia belum menerima informasi terkait hasil dari agenda kunker Menbud.
"Kebetulan Sabtu saya opname. Tapi sebelumnya pada hari Jumat, dewan kebudayaan datang ke rumah menanyakan bisa nggak hadir diskusi dengan menteri. Saya mintalah mereka undang beberapa tokoh dari lintas budaya untuk hadir. Tapi setelah itu saya nggak tahu lagi hasilnya," ulasnya.
Ia mengingatkan, jika ada event atau momen-momen tertentu yang menyangkut adat dan budaya, ke depannya, Dinas Dikbud NTB maupun Museum Negeri NTB sebisa mungkin mengundang stakeholder pentahelix.
Seperti agenda kunker Menbud ke Pulau Lombok yang menurutnya, keterlibatan stakeholder pentahelix sangat mendukung pemerintah daerah dalam menyimpulkan gagasan cemerlang, sebagai bagian dari hasil pertemuan bersama menteri.
"Artinya, menteri sudah datang, tinggal kita yang di sini bersama-sama stakeholder pentahelix menyimpulkan benang merah dari diskusi ilmiah kemarin," jelasnya.(RIN)
Pengakuan ini disampaikan setelah salah satu aktivis Hindu keberatan, budayawan serta Puri Cakranegara tidak diundang pada agenda kunker menteri tersebut.
"Terus terang kami juga tidak mendapatkan undangan resmi," keluh Mamiq Sajim, sapaannya, saat dikonfirmasi Jumat kemarin.
Kendati demikian, dirinya tidak ingin suudzon yang berlebihan. Karena pada Jumat pekan kemarin, Majelis Adat Sasak sempat dilibatkan dalam workshop dan juga diskusi ilmiah untuk membahas rencana pendirian Dinas Kebudayaan.
Dirinya juga sempat dihubungi via handphone oleh salah satu rekannya dari Dewan Kebudayaan untuk membahas terkait adanya rencana kunker Menbud Fadli Zon ke Pulau Lombok, dan mengajak para tokoh adat dan budaya untuk berdiskusi di Taman Budaya, Kota Mataram.
Namun sayang, keesokan hari kondisi kesehatannya terganggu. Sehingga sampai saat ia belum menerima informasi terkait hasil dari agenda kunker Menbud.
"Kebetulan Sabtu saya opname. Tapi sebelumnya pada hari Jumat, dewan kebudayaan datang ke rumah menanyakan bisa nggak hadir diskusi dengan menteri. Saya mintalah mereka undang beberapa tokoh dari lintas budaya untuk hadir. Tapi setelah itu saya nggak tahu lagi hasilnya," ulasnya.
Ia mengingatkan, jika ada event atau momen-momen tertentu yang menyangkut adat dan budaya, ke depannya, Dinas Dikbud NTB maupun Museum Negeri NTB sebisa mungkin mengundang stakeholder pentahelix.
Seperti agenda kunker Menbud ke Pulau Lombok yang menurutnya, keterlibatan stakeholder pentahelix sangat mendukung pemerintah daerah dalam menyimpulkan gagasan cemerlang, sebagai bagian dari hasil pertemuan bersama menteri.
"Artinya, menteri sudah datang, tinggal kita yang di sini bersama-sama stakeholder pentahelix menyimpulkan benang merah dari diskusi ilmiah kemarin," jelasnya.(RIN)
0 Komentar