 |
| Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah. |
Mataram (postkotantb.com)- Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT. Gerbang NTB Emas (GNE), Rabu (22/01/2025), kembali menyoroti kondisi manajemen perusahaan BUMD tersebut.
"GNE sakitnya sudah terlalu kritis tidak bisa lagi didiagnosa, jadi sudah sakit semua," tegas Maman, sapaannya.
PT GNE merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang perdagangan umum. Dewan dari Fraksi Partai Demokrat ini menilai, selama menjalankan program usahanya, perusahaan ini tidak menunjukan kemajuan bisnis yang signifikan.
Malah akhir-akhir ini mencuat khabar bahwa banyak kasus yang membelit perusahaan. Hal ini menunjukan, perusahaan tengah sakit-sakitan. Sehingga dirinya mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB, untuk segera melakukan audit investigasi.
Setelahnya, dua delegensi tersebut memberikan rekomendasi dari hasil investigasi, untuk pelaksanaan audit tuntas secara keseluruhan. Mulai dari sisi penyertaan modal, sampai pada management perusahaan.
"Auditnya mulai dari perusahaan itu berdiri, sampai sekarang, sebagai bagian dari langkah pemerintah dapat melakukan rekstruturisasi perusahaan sebagai salah satu opsinya," sebutnya.
Terpisah, Komisi III DPRD NTB dari Fraksi Partai Perindo, M Nashib Ikroman mengungkapkan, soal lembaga mana yang akan ditunjuk sebagai auditor, menjadi ranah dan kewenangan Pemprov NTB.
Namun selain audit, Komisi III memberikan beragam opsi. Mulai dari kajian penyelamatan hingga kajian untuk penutupan perusahaan itu. "Tapi nanti kan keputusannya di Gubernur. Nanti tinggal opsi mana yang dipilih," ujar Achip, sapaannya.
Ia tidak memungkiri kondisi PT GNE saat ini tidak baik-baik saja. Banyaknya opsi dari Komisi III menurut Achip, akan lebih mendorong Pemprov NTB untuk menemukan langkah-langkah yang tepat untuk menangani masalah yang membelit perusahaan.
"Makanya begini, apa langkah yang tepat menangani GNE inilah, sehingga muncul beragam opsi tadi. Mungkin solusinya penyertaan modal atau tadi disuntik mati. Tapi mana kajian untuk mengambil langkah tadi, itu yang kita minta dihadirkan," terangnya.
"Dalam rapat tadi, kita tidak menyebutkan deadline waktunya. Tapi kita inginkan hasil kajiannya secepatnya dihadirkan. Bila perlu pas gubernur baru dilantik sudah ada opsi-opsinya," jelasnya.(RIN)
"GNE sakitnya sudah terlalu kritis tidak bisa lagi didiagnosa, jadi sudah sakit semua," tegas Maman, sapaannya.
PT GNE merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang perdagangan umum. Dewan dari Fraksi Partai Demokrat ini menilai, selama menjalankan program usahanya, perusahaan ini tidak menunjukan kemajuan bisnis yang signifikan.
Malah akhir-akhir ini mencuat khabar bahwa banyak kasus yang membelit perusahaan. Hal ini menunjukan, perusahaan tengah sakit-sakitan. Sehingga dirinya mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB, untuk segera melakukan audit investigasi.
Setelahnya, dua delegensi tersebut memberikan rekomendasi dari hasil investigasi, untuk pelaksanaan audit tuntas secara keseluruhan. Mulai dari sisi penyertaan modal, sampai pada management perusahaan.
"Auditnya mulai dari perusahaan itu berdiri, sampai sekarang, sebagai bagian dari langkah pemerintah dapat melakukan rekstruturisasi perusahaan sebagai salah satu opsinya," sebutnya.
Terpisah, Komisi III DPRD NTB dari Fraksi Partai Perindo, M Nashib Ikroman mengungkapkan, soal lembaga mana yang akan ditunjuk sebagai auditor, menjadi ranah dan kewenangan Pemprov NTB.
Namun selain audit, Komisi III memberikan beragam opsi. Mulai dari kajian penyelamatan hingga kajian untuk penutupan perusahaan itu. "Tapi nanti kan keputusannya di Gubernur. Nanti tinggal opsi mana yang dipilih," ujar Achip, sapaannya.
Ia tidak memungkiri kondisi PT GNE saat ini tidak baik-baik saja. Banyaknya opsi dari Komisi III menurut Achip, akan lebih mendorong Pemprov NTB untuk menemukan langkah-langkah yang tepat untuk menangani masalah yang membelit perusahaan.
"Makanya begini, apa langkah yang tepat menangani GNE inilah, sehingga muncul beragam opsi tadi. Mungkin solusinya penyertaan modal atau tadi disuntik mati. Tapi mana kajian untuk mengambil langkah tadi, itu yang kita minta dihadirkan," terangnya.
"Dalam rapat tadi, kita tidak menyebutkan deadline waktunya. Tapi kita inginkan hasil kajiannya secepatnya dihadirkan. Bila perlu pas gubernur baru dilantik sudah ada opsi-opsinya," jelasnya.(RIN)
0 Komentar