Bali (postkotantb.com) - Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin Menghadiri Rapat Koordinasi ”Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara”, pada Selasa (30/07/2024).
Dalam rakor yang digelar di Pulau Dewata tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menghimbau bagi Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab dalam fasilitasi Pilkada, juga perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai elemen pemerintahan yang terdekat dengan penyelenggara Pilkada.
“Pemerintah Daerah agar memberikan fasilitasi terhadap penyelenggara Pilkada supaya Pilkada dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
Untuk itu Menko Polhukam mengajak untuk bersama-sama menjaga stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan agar situasi dapat tetap dalam keadaan kondusif dan terkendali.
“Kita tingkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah guna mensukseskan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Menko Polhukam juga menyampaikan bahwa untuk dapat mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang aman dan damai, tentunya TNI, Polri, dan ASN wajib menjaga Netralitas.
“Penting menjaga netralitas TNI, Polri dan ASN. Nilai-nilai netralitas harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu dan menjadi sebuah budaya serta kesadaran pribadi agar Pilkada dapat berkualitas dan berintegritas serta memiliki legitimasi di mata masyarakat,” jelas Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.
Pada kesempatan yang sama Deputi Bidkoor Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto menyampaikan Rapat koordinasi ini, dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan juga kemungkinan adanya potensi permasalahan yang dapat menghambat Penyelenggaraan Pilkada Serentak di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. (Red)
0 Komentar