 |
| Sekretaris Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram), sekaligus menjabat Ketua Rukun Keluarga Bima (RKB) Pulau Lombok, Dr. H. Muhammad Irwan Husein, MP. |
Mataram (postkotantb.com)- Sekretaris Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram), sekaligus menjabat Ketua Rukun Keluarga Bima (RKB) Pulau Lombok, Dr. H. Muhammad Irwan Husein, MP., turut angkat bicara soal calon Pj Wali Kota Bima, yang diusulkan DPRD Kota Bima.
Sebelumnya, DPRD Kota Bima mengumumkan, hasil usulan lima fraksi mengerucut ketiga nama yang akan menjadi calon Pj Wali Kota Bima, pengganti H Rum. Yaitu Sekda Kota Bima, H Mukhtar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima, H. M. Natsir, dan Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Pusat, Dr. Muhammad Sumitro.
Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua RKB Pulau Lombok pun mengingatkan para calon Pj Wali Kota Bima, tentang hal-hal yang harus diperhatikan. Hal ini mengingatkan bahwa menjabat sebagai Pj Wali Kota Bima, waktunya relatif singkat.
"Dalam menata Kota Bima yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, tentu banyak dinamika dan permasalahan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang relatif singkat, oleh Pj Wali Kota Bima yang ditunjuk nanti. Tentunya beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan diantaranya indikator politik, ekonomi, dan sosial," ujarnya, saat ditemui, Jumat (19/07) siang.
Terkait Indikator politik, kata Ketua RKB Pulau Lombok, siapapun sosok yang akan dilantik sebagai Pj Wali Kota Bima, harus mengedepankan netralitas sebagai pemimpin. Dalam rangka menjamin bagaimana proses dan perkembangan Pilkada di Kota Bima dapat berjalan dengan baik dan stabil.
"Dalam hal ini, Pj Wali Kota harus memilki wawasan dan daya mampu membaca kondisi politik, daya mampu untuk membaca situasi, apa yang harus dilakukan," tegasnya.
Kemudian dari indikator ekonomi. Menurutnya, dapat kesuksesan suatu wilayah dilihat pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan peningkatan ekonomi. Tahun 2022 sampai 2023, perkembangan perekonomian Kota Bima relatif bagus. Ini selaras dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bima yang masuk urutan kedua setelah Kota Mataram.
Sedangkan indikator kemiskinan, menjadi salah satu inti dari proses pembangunan suatu negara daerah/wilayah kabupaten kota. Bagaimana Pj Wali Kota Bima nantinya, dapat meningkatkan harkat dan martabat penduduk, dalam hal mengentaskan angka kemiskinan di daerah.
"Ini pekerjaan berat. Karena mengentaskan kemiskinan tidak semudah membalikan telapak tangan. Kemiskinan ini dapat mengganggu stabilitas kinerja pemerintahan. Inilah yang perlu diantisipasi oleh siapa saja yang nanti dilantik sebagai Pj Wali Kota Bima," sindirnya.
Sedangkan aspek sosial, calon Pj Wali Kota Bima, diharapkan dapat memicu daya keberterimaan masyarakat. Seperti yang dilakukan H Rum, mantan Pj Wali Kota Bima. Dalam waktu tujuh bulan, H Rum mampu menciptakan kondisi masyarakat yang nyaman dan relatif baik.
"Saya lihat daya keberterimaan terhadap H Rum Relatif Positif. Diawali dengan beliau berkunjung dari masjid ke masjid. Rupanya itu agak langka, seorang pemimpin turun relatif lima waktu sehari semalam, mengunjungi setiap masjid secara bergilir," pujinya.
"Artinya, pemimpin ini mendekatkan diri ke masyarakat dengan bersilaturahmi. Tidak langsung ke rumah, tapi setidaknya ada sekelompok orang yang salat di berjamaah di Masjid. Pada momentum itu, pemimpin bisa langsung mendengarkan aspirasi masyarakatnya," terangnya.
SIAPAKAH SOSOK YANG MUMPUNI?
Lebih jauh dijelaskan Ketua RKB Pulau Lombok, bahwa Ketiga sosok yang diusulkan sebagai Pj Wali Kota Bima menggantikan H Rum, memiliki pengalaman serta prestasi sesuai bidang dan jabatannya masing-masing. Misalnya Sekda Kota Bima, H Mukhtar. Dilihat dari gaya jelajahnya, memiliki track record cukup baik. Tak heran jika jabatan Sekda tetap awet mulai dari masa kepemimpinan M. Qurais H. Abidin hingga H. Muhammad Lutfi.
"Terus terang saja, saya tidak begitu mengenal sekda, hanya tahu namanya dengan profilnya. Tapi jabatan Sekda hanya sebatas administrasi, berbeda dengan jabatan wali kota. Harus punya link dan Harus mampu mencari sumber-sumber di luar daerah untuk menambah PAD," ungkapnya.
Sedangkan H. M. Natsir menurutnya, memiliki pengalaman dan prestasi yang cukup bagus selama menakhodai instansi Ketahanan Pangan Kabupaten Bima. Sehingga dilirik sebagai salah satu calon Pj Wali Kota Bima. Berbeda dengan Dr. Muhammad Sumitro.
Secara akademisi, Dr Muhammad Sumitro merupakan alumni Program Sarjana Ilmu Ketatanegaraan. Pria ini juga merupakan alumni Program Magister Administrasi Publik STIA Lembaga Administrasi Negara, dan Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana.
Selama meniti karir di ANRI, Dr Muhammad Sumitro telah menduduki sejumlah jabatan yang strategis. Diantaranya Kepala Subbagian Sekuriti tahun 2001, Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol tahun 2002, Kepala Subbagian Hukum dan Kerja Sama tahun 2003.
Tak hanya itu, Dr Muhammad Sumitro juga menjabat Kepala Bagian Pembinaan Jiwa Korsa Sekretariat KORPRI ANRI tahun 2009, Kepala Subdirektorat Akreditasi dan Sertifikasi Kearsipan tahun 2011, dipercaya sebagai Kepala Subdirektorat Bina Arsiparis tahun 2012.
Dr Muhammad Sumitro juga dinobatkan sebagai Direktur SDM Kearsipan dan Sertifikasi tahun 2014, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan tahun 2018, Direktur Kearsipan Daerah I tahun 2020.
Sedangkan penghargaan yang pernah diterima Dr Muhammad Sumitro, salah satu diantaranya memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun.
Kendati demikian, perihal siapa sosok yang cocok dan mumpuni menduduki kursi Pj Wali Kota Bima, tidak bisa secara sepihak. Terlebih lagi, tiga calon kandidat tersebut merupakan putra terbaik Kota Bima.
"Saya berharap, siapapun yang dilantik Mendagri diantara tiga orang itu, adalah orang-orang terbaik. Dan untuk menempatkan Pj Wali Kota Bima, pemerintah pusat juga berharap bagaimana proses pembangunan Kota Bima bisa berjalan baik dan berkesinambungan," jelasnya.(RIN)
0 Komentar