 |
| Kepala Desa Sigerongan, Dian Saswadi H. |
Soal tanggung jawab penanganan pohon di ruas jalan kabupaten di desa
Lombok Barat (postkotantb.com)- Setelah Kepala Desa Senggigi yang menyoal adanya permintaan dana sebesar Rp. 1,5 juta per pohon, kini giliran Kepala Desa (Kades) Sigerongan Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mengoreksi kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar.
Ditemui dikantornya, Senin (08/01), Kades Sigerongan, Dian Saswadi H, mengungkapkan kekesalannya dan menyebut dinas tersebut lepas tangan.
Pasalnya, setiap tahun pihaknya menyurati DLH Lobar, untuk penanganan pohon yang telah lapuk dan rawan tumbang di ruas jalan kabupaten di Desa Sigerongan.
Ironisnya, sampai saat ini, surat tersebut tak kunjung ditindaklanjuti. Pemerintag desa hanya diberikan rekomendasi agar penebangan pohon yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, dilaksanakan secara swadaya oleh pihak pemerintah desa bersama masyarakat.
"Saat kami meminta penanganan DLH Lobar jawabannya miris hanya punya satu mesin chainsaw yang di beli patungan bersama seksi-seksi DLH Lobar, dan mengaku tidak ada anggaran," bebernya kecewa.
Seharusnya kata Dian, perapian dan penebangan pohon-pohon di ruas jalan kabupaten yang membahayakan pengguna jalan, menjadi tanggung jawab DLH Lobar. Bukan malah memberi rekomendasi, lalu dilimpahkan begitu saja ke pemerintah desa.
"Terlebih di cuaca ekstrim, hujan angin," imbuhnya.
Demi mengamankan pengguna jalan, Pemerintah Desa pun harus menebang dan merapikan pohon, sekaligus mengeluarkan biaya sendiri. Padahal di alokasi dana desa (ADD), tidak ada item untuk pemeliharaan pohon.
"Semestinya DLH mengeluarkan regulasi untuk dilimpahkan ke Desa. Sehingga kami di Desa bisa menganggarkan dari Dana Desa pemangkasan maupun pemeliharaan pohon jalan Kabupaten," ketusnya.
Jika DLH Lobar masih abai, hingga ada warga desanya yang menjadi korban ranting dan pohon tumbang, pihaknya tidak segan-segan menggelar aksi di dalam ruang kerja Bupati Lobar.
"Apalagi sampai ada yang meninggal, kami akan menuntut bupati untuk bertanggung jawab tentang keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kemarin sudah ada dua korban. Satunya sales warga Mataram, satunya lagi warga desa kami," tegasnya.
"Mereka kami bawa ke puskesmas dan kami biaya dengan biaya pribadi. Itupun sudah disampaikan. Tapi tidak ada tindak lanjut pertanggungjawaban sama sekali terhadap korban," tutupnya.(RIN)
0 Komentar