Buntut Pelaporan Pemilik Ikan Koi: Kasta NTB Tuding BWS Nusa Tenggara I NTB "Arogan dan Anti Kritik"!

 

Mataram, (postkotantb.com) - Kajian dan Advoksi Sosial Serta Transpransi Anggaran (KASTA) NTB mengecam keras pelaporan salah seorang masyarakat, pemilik ikan koi asal Desa Mambalan Gunungsari oleh BWS Nusa Tenggara I dengan tuduhan penghinaan kepada aparat kepolisian.

Presiden KASTA NTB, Lalu Wink Haris kepada postkotantb.com Sabtu (02/06/22) menegaskan bahwa, tindakan yang dilakukan BWS Nusa Tenggara 1 tersebut mencerminkan sikap arogan dan anti kritik institusi negara terhadap rakyat.

"Aksi ibu-ibu ini kan spontanitas. Aksi beliau

(Bu Dewi, Red) karena merasa dirugikan usahanya karena banjir yang diduga karena jebolnya tanggul Dam Meninting beberapa waktu lalu," ungkap Wink Haris.

Mestinya kata pria asal Lombok Tengah itu, BWS Nusa Tenggara I menyikapinya dengan bijak. Bukan justru menggiring ke ranah hukum.

"Selama tidak ada yang dirugikan atau mengakibatkan kerusakan fasilitas kantor milik BWS, kenapa harus disikapi dengan hiper reaktif begitu? Perilaku BWS ini mencerminkan watak birokrat yang tidak humanis juga tidak menghargai hak-hak warga negara untuk bersuara dan menyatakan pendapat," ketusnya.

BWS Nusa Tenggara I lanjut Wink Haris, harusnya dapat memahami suasana psikologis warga yang dirugikan akibat bencana yang disinyalir akibat kelalaian pihak BWS dalam pengerjaan sebuah proyek yang dibiayai negara.

"Sangat tidak elok jika sikap represif justru didahulukan daripada pendekatan humanis dan kekeluargaan," sesal Wink Haris.

Dari itu lanjut dia, KASTA NTB berharap agar pihak kepolisian berlaku adil dan objektif dalam melihat masalah ini. Sehingga aparat kepolisian tidak terkesan tegas dan tajam kepada masyarakat kecil.

"Masa sekadar berekspresi dengan melempar bangkai ikan saja dianggap penghinaan? Seolah-olah BWS ini milik perseorangan," gumam pria berambut ikal itu.

Di satu lanjut Wink Haris, BWS merupakan institusi negara. Dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan mereka, dibiayai dari uang rakyat. Sehingga seharusnya tidak boleh berperilaku ekslusif dan anti kritik.

"Mau dibawa kemana negara ini jika sebuah institusi negara jika mendapatkan kritik warga kemudian merasa dihina. Ini perilaku feodalistik dan kolonialis," tandasnya. (red)